Mewaspadai Manuver Licik OPM Jelang 1 Desember

Mewaspadai Manuver Licik OPM Jelang 1 Desember

Pemerintah mengimbau semua pihak untuk mewaspadai provokasi yang mungkin dimunculkan pada peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hari jadi kelompok separatis itu jatuh pada 1 Desember mendatang.
.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan isu politik terkait HUT OPM menjadi perhatian bersama. Penting pula diantisipasi agar isu itu tidak menimbulkan kerusuhan di Bumi Cenderawasih.
.
 "Kalau isu keamanan sudah standar yang dilakukan. Kalau segi politis itu kadang kala membangun opini yang tidak-tidak, yang tidak diduga tiba-tiba muncul opini yang sebenarnya di lapangan tidak ada," ujar Mahfud.
.
Mahfud menegaskan pemerintah tetap mengantisipasi semua isu tersebut. Aparat keamanan punya strategi dan akan melakukan pendekatan keamanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Setiap pelanggar hukum akan ditindak, termasuk jika dilakukan internal aparat.
.
Publik diimbau agar mewaspadai berbagai manuver yang akan dilakukan OPM jelang 1 Desmber 2019. Mengingat dari pantauan tahun sebelumnya, kelompok tersebut sering membuat kericuhan dan menggangu stabilitas keamanan pada tiap 1 Desember. Selain itu, berbagai rangkaian kericuhan yang terjadi di Papua beberapa waktu silam juga bersumber dari masifnya peredaran hoax dan provokasi di media sosial. Hal tersebut memancing kerusuhan yang melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat.
.
Masifnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi dimanfaatkan kelompok OPM untuk menjalankan misi separatisme. Oleh karena itu, semangat literasi dan konfirmasi setiap berita yang diterima perlu dilakukan agar tidak termakan isu yang merugikan kepentingan bersama. Pada bulan agustus 2019 silam, pemerintah pernah membatasi internet di Papua guna membendung provokasi OPM agar kondisi keamanan di Papua segera pulih.
.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memastikan tidak ada rencana pembatasan akses internet sebagai langkah antisipasi peringatan HUT OPM tahun ini. "Tidak ada. Ada enggak disorder? Saya tidak bisa bicara kemungkinan. Dalam keadaan normal, tidak ada pembatasan," ucapnya.
.
Menurut dia, langkah pembatasan akses internet hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, yakni civil disorder atau gangguan sipil, potensi kekacauan, atau hal-hal lain yang membahayakan kedaulatan negara, seperti hoaks dan provokasi.
.
Pembatasan internet, imbuh Johnny, bisa juga dilakukan ketika terjadi civil disobedience, misalnya penyalahgunaan media sosial untuk peredaran narkotika, pornografi, dan kericuhan yang mengancam stabilitas nasional.
.
*Penulis: Ahlan Perdana, adalah Pegiat Forumliterasi.org