Hentikan Diskriminasi Dan Pelanggaran HAM

Hentikan Diskriminasi Dan Pelanggaran HAM

Akar permasalahan yang terjadi di Papua adalah diskriminasi dan marjinalisasi, masih kurangnya pembangunan, pelanggaran HAM, serta sejarah dan partai politik. Kompleksnya persoalan di Papua, harus disentuh oleh pemerintah secara bersamaan lantaran keterkaitan antara satu persoalan dan persoalan lainnya.

Terkait persoalan HAM, bukan berarti hanya persoalan kekerasan, melainkan juga persoalan tidak terpenuhinya hak kebutuhan dasar, seperti kesehatan. Dengan kata lain, persoalan diskriminasi dan marjinalisasi ini tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga bersinggungan dengan aspek sosial, budaya, dan politik.

Kerusuhan yang terjadi saat ini menunjukkan pemerintah lupa bahwa persoalan diskriminasi dan pelanggaran HAM ini adalah persoalan yang juga harus diselesaikan, agar tidak lagi terjadi ketimpangan di masyarakat.

Bermacam persoalan ini sudah terjadi sejak lama, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pendekatan militeristik selama masa pemerintahan Presiden Soeharto harus menjadi catatan penting terjadinya pelanggaran ini (diskriminasi dan pelanggaran HAM).

Dampaknya, orang Papua memiliki trauma dan memori buruk atas pendekatan militer tersebut. Dalam persepsi orang Papua, persoalan pelanggaran HAM yang terjadi masih menjadi ganjalan untuk perbaikan hubungan Papua dengan pemerintah.

Selain itu, persoalan sejarah ini juga masih menghantui hubungan Papua dan pemerintah pusat. Hal ini tercermin dalam tuntutan para pendemo untuk meminta referendum. Situasi ini terjadi akibat adanya perbedaan cara pandang orang Papua dan pemerintah dalam memaknai sejarah di Papua. Perbedaan pemaknaan ini hanya bisa dijembatani dengan dialog yang demokratis.