Keseriusan Pemerintah Dalam Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Keseriusan Pemerintah Dalam Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan meningkatkan sinergi antar lembaga. Kemudian pendekatan yang dipercaya mampu meredam angka pelanggaran hukum itu akan diperkuat lewat perbaruan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kita ingin memadukan semua program untuk pembangunan di Papua itu dipadukan. Dulu kan ada kelompok yang berbeda-beda. Satu di sini ada desk Papua di Polhukuam dan Bappenas ada juga Inpres 9 maka kita akan jadikan satu supaya lebih komprehensif," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurutnya, penanganan terhadap pembangunan di bumi Cendrawasih akan diuapayakan lebih komprehensif. Tidak ada lagi penanganan pertahanan dan keamanan berjalan sendiri sebab sektor pembangunan ekonomi dan kesejahteraanya pun harus berjalan bersamaan.

iIa mengatakan tim desk Papua bentukan Kemenkopolhukam telah dipanggil untuk mebicarakan isu ini. Dalam waktu dekat penggabungan dengan tim serupa di bawah Bappenas akan segera dilakukan supaya seluruh program berjalan komprehensip.

Sebelumnnya, ia juga mengatakan pemerintah menyiapkan instrumen hukum terkait penanganan Papua. Itu berupa Inpres penanganan Papua yang lebih komprehensif kelanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Inpres yang habis masa berlakunya tahun lalu itu akan berisi panduan penanganan pembangunan di dua provinsi paling timur itu dan dilakukan oleh tim Bappenas dan Kemenkopolhukam. Dengan begitu sektor pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan digabung dengan tim pertahanan dan keamanan.

Langkah ini diyakini dapat memberikan dampak lebih cepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di bumi Cendrawasih. Kemudian persoalan pelanggaran hukum pun bisa terselesaikan sebagai dampak berikutnya.

"Selama ini juga sudah serius dan terpadu, tapi unit organisasinya terpisah," pungkasnya