OPM Kembali Mengancam, Tidak Boleh Ada Kegiatan Selain Bunyi Senjata

OPM Kembali Mengancam, Tidak Boleh Ada Kegiatan Selain Bunyi Senjata

Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meminta proyek Trans Wamena-Ndugama dihentikan.

Mereka menyebut, sepanjang jalan tersebut adalah zona perang. OPM juga mengeluarkan ancaman baru dengan sasarannya Bupati, ketua DPRD, Sekda, kepala distrik, hingga kontraktor proyek.

Panglima TPNPB Kodap III Ndugama, Egianus Kogoya mengeluarkan peringatan keras kepada Bupati dan pejabat terkait. Dia menegaskan, tidak boleh ada pembangunan apapun pada 32 distrik selama 2020, selain bunyi senjata.

"Barangsiapa yang membawahi pembangunan di daerah konflik  11 distrik, baik dari bupati, pasukan TNI-Polri, kepala distrik, serta kelompok pebisnis lainnya, saya Egianus Kogeya selaku panglima Kodap III Ndugama akan tembak karena tahun 2020 adalah tahun perang," ancamnya.

Perang Ndugama, lanjut Egianus, bukan minta pembangunan dan proyek. Perang Ndugama adalah perang kemerdekaan rakyat Papua Barat untuk penentuan nasib sendiri. Dari Sorong sampai Samarai.

"Jika di 32 distrik ada yang mengurus pembangunan, berarti dia adalah musuh kami TPNPB Kodap III Ndugama. Kampung tersebut kami TPNPB Kodap III Ndugama akan membangun sama-sama," tambahnya.

TPNPB-OPM juga melarang keras aktivitas pembangunan dalam bentuk apapun. Mulai dari Danau Habema Jalan Trans Wamena-Ndugama sampai Pelabuhan Momugu di ibu kota Kabupaten Nduga, Kenyam.

OPM juga melarang warga sipil menumpang  kendaraan milik TNI selama Februari 2020. Mulai dari Wamena ke Ndugama. Begitu pula dari Pelabuhan Batas Batu ke Kenyam dan sekitarnya.

"Pasukan TNI-Polri juga dilarang keras menumpangi kendaraan milik warga sipil," katanya seperti dikutip dari TPNPB News.

Menurut Egianus, peringatan ini adalah yang kedua kalinya. Siapa yang melanggar poin tersebut, akan dibersihkan tanpa memandang bulu.

Dia juga meminta warga sipil agar berhati-hati melintas di areal Jalan Trans Wamena-Ndugama. Mereka menetapkan wilayah tersebut sebagai lapangan perang TPNPB dengan TNI/Polri.