Pemprov Papua Barat Akan Perpanjang Masa Tanggap Darurat COVID-19

Pemprov Papua Barat Akan Perpanjang Masa Tanggap Darurat COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat berencana memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 setelah masa tanggap darurat pertama yang ditetapkan berlangsung 14 hari mulai dari 28 Maret 2020 berakhir.

"Masa tanggap darurat pertama sudah habis. Kita akan perpanjang untuk masa tanggap darurat kedua. Suratnya hari ini saya akan tanda tangan," kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Jumat (17/4/2020).

Berkenaan dengan perkembangan kasus infeksi virus corona di  Papua Barat, Gubernur menjelaskan bahwa 73 sampel pasien sudah dikirim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat ke laboratorium kesehatan di Jakarta, Makassar, dan Jayapura. Dari 73 sampel yang dikirim, baru 25 yang hasilnya sudah ada.

"Dari 25 hasil pemeriksaan laboratorium itu diperoleh hasil 20 negatif dan lima positif. Dari lima itu, tiga di antaranya yang kita terima kemarin, dua di Manokwari dan satu dari Teluk Bintuni," kata Dominggus.

Warga yang dinyatakan positif COVID-19 di Manokwari merupakan orang yang pernah berhubungan dengan pasien COVID-19 namun tidak mengalami gejala sakit (orang tanpa gejala/OTG).

Menurut Gubernur, orang itu sejak tiba di Manokwari tiga pekan lalu sudah menjalani karantina serta menjalani pemeriksaan. "Saat itu juga mereka langsung dikarantinakan, jadi masyarakat tidak usah takut," katanya.

Gubernur mengimbau warga tidak panik, tapi tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19.

"Juga jangan mudah terprovokasi oleh informasi-informasi hoaks yang beredar di media sosial. Informasi resmi hanya dari Gugus Tugas," katanya.

"Sekarang yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah mencegah supaya kasus tidak bertambah. Semua elemen harus berpartisipasi, termasuk masyarakat. Bertahan di rumah kalau tidak ada hal yang penting untuk keluar, juga jaga kesehatan, rutin cuci tangan. Pokoknya instruksi kesehatan yang dikeluarkan pemerintah sebisa mungkin dilaksanakan," sambung Gubernur.