Dukungan disampaikan langsung Herman Albert Tuaibigy Yoku setelah prosesi pengukuhan sebagai Kepala Suku Besar Perang Wie dan Khaya di Balai Adat Kampung Skanto, dua hari lalu atau tepatnya Selasa (28/7/2020).
Dalam Otsus Jilid II, menurut Herman, hak Politik orang Papua harus dikedepankan. Misalnya, Kepala Kampung, Kepala Distrik, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota harus disamakan dengan Undang-Undang Nomor 21 yang melekat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua harus orang asli Papua.
Tak hanya itu, regulasi dalam Otsus itu pun juga perlu diubah, hak politik orang Papua dikembalikan agar menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Kemudian, kucuran dana Otsus juga harus diberikan langsung kepada rakyat Papua melalui rekening masing-masing penerima.
“Buka rekening, kasih (kartu) ATM, karena masyarakat mau terima dana Otsus langsung di Bank, maka usailah sudah penderitaan rakyat yang lalu menuntut kemerdekaan,” ujar Herman yang menyatakan dirinya sebagai cucu Kepala Suku Besar Perang Mikayak Anken Kugibihi.
Herman merasa sedih karena selama ini dana Otsus tidak dinikmati oleh rakyat. Sebagai contoh, pengobatan gratis untuk masyarakat di Rumah Sakit tidak terlaksana. Demikian juga pendidikan yang menurutnya tidak gratis.
“Masyarakat kami ke Rumah Sakit, resep dokter dibayar, obat Otsusnya di mana? yang berikut dia bawa anak sekolah, ada dana pendidikan dari Otsus, malah diminta dibayar. Ekonomi kerakyatan, dia ke Bank, Bank bilang ada jaminan sertifikat,” tuturnya.
Herman yang mengaku sebagai pelaku pemekaran Kabupaten Keerom menyatakan akan menata kembali Keerom agar pembangunan merata serta dapat dinikmati oleh masyarakatnya.
“Saya mau kembalikan Kabupaten Keerom menjadi Kabupaten supaya rentang kerja pemerintahan dapat dilaksanakan untuk pembangunan masyarakat, karena masyarakat saya menjadi korban 50 Tahun perjuangan Papua Merdeka yang bermarkas di Skotyaho,” katanya.
Dia harap para pemimpin mulai dari bupati, wakil bupati hingga DPRD dapat bekerja dengan hati untuk membangun Kabupaten Keerom.
“Kabupaten saya di perbatasan, hari ini uang banyak karena dua negara, pemerintah pusat mengelontorkan uang banyak, tetapi manusianya serakah dan saya harus jadi marah, karena tujuan saya memekarkan Kabupaten Keerom untuk kesejahteraan masyarakat saya,” tutupnya.
Website resmi berita akurat dan terpercaya, selalu menyajikan informasi terkini tentang berbagai peristiwa yang terjadi di tanah Papua & Papua Barat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar