Program ini untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan “100-0-100” yaitu 100 persen akses universal air minum, O persen pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
“Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat,” kata Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat, Marsudi kepada sejumlah wartawan, usai lakukan peletakan batu pertama program Kotaku, Selasa 14 Juli 2020.
Program Kotaku di Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada 3 kota/kabupaten yakni di Kota Sorong, Kaimana dan Kabupaten Manokwari, dengan jumlah sasaran sebanyak 42 kelurahan.
“Untuk Manokwari, lokasi pendampingan sebanyak 10 kelurahan/kampung yang seluruhnya tersebar di Distrik Manokwari Barat,” katanya.
Program Kotaku di Manokwari, berdasarkan surat keputusan (SK) kumuh yang ditetapkan oleh Bupati Manokwari tahun 2019. Pemukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran program Kotaku adalah seluas 166,81 Hektar.
Luas kumuh yang tersebar di 10 kelurahan/kampung tersebut ditangani oleh berbagai intervensi dengan melibatkan multi sektor dan multi aktor.
Kegiatan padat karya program Kotaku bersumber pada pembiayaan APBN. Khusus Kabupaten Manokwari pada tahun ini, terdapat 2 kelurahan yang mendapat dana BPM (bantuan pemerintah untuk masyarakat).
Untuk program padat karya yakni Kelurahan Padarni dan Sanggeng, dengan nilai masing-masing kelurahan sebesar Rp1 miliar, yang dicairkan dalam dua tahap, pertama 70 persen atau Rp700 juta dan tahap kedua sebesar 30 persen atau Rp300 juta.
“Semoga program padat karya semakin lancar dan tanpa hambatan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, mampu menciptakan peluang bagi masyarakat terdampak Covid-19 untuk memperoleh pendapatan ekonomi,” jelasnya.
Website resmi berita akurat dan terpercaya, selalu menyajikan informasi terkini tentang berbagai peristiwa yang terjadi di tanah Papua & Papua Barat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar