Kapolda Papua: Sayang Jika Otsus Papua Tidak Dilanjutkan

Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw menilai Otonomi Khusus (Otsus) perlu diteruskan karena sudah banyak memberikan kemajuan. Dia siap berkomunikasi dengan pihak-pihak yang merasa kecewa dengan penerapan Otsus selama ini.

Diketahui, Otsus Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021 mendatang. Mendagri Tito Karnavian sudah mengatakan Otsus akan diperpanjang.

"Saya sudah berkeliling di seluruh Indonesia, tidak ada daerah lain yang mendapatkan kekhususan seperti kita di Papua. Sayang kalau kebijakan yang baik ini ditolak," kata Paulus, Rabu (5/8).

Paulus menjelaskan bahwa dulu Papua hanya memiliki 12 kabupaten saat kembali ke pangkuan NKRI pada medio 1960-an silam. Sejak otonomi khusus berlaku, kini telah ada 40 kabupaten/kota di Papua dan 12 kabupaten/kota di Papua Barat.

"Dari sisi itu saja sudah ada lompatan-lompatan luar biasa," kata Paulus.

Masyarakat Papua juga semakin terdidik. Tidak sedikit pemuda Papua yang menuntut ilmu di beberapa negara di dunia berkat beasiswa dari pemerintah pusat.

Mengenai pembangunan daerah, otonomi khusus juga sangat membantu pemerintah daerah setempat. Akan tetapi, dia mengamini jika ada yang belum maksimal.

"Bagi saya, mungkin pengelolaan dana otsus itu yang masih belum tepat. Tentu harus ada koreksi dan evaluasi bersama terhadap seluruh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," kata Paulus.

"Kalau masih ada kekecewaan dari para tokoh, saya mengajak mari kita komunikasikan itu secara baik," tambahnya.

Terpisah, Pemuka agama Katolik yang juga Administratur Diosesan Timika, Papua, Pastor Marthin Kuayo meminta pemerintah pusat untuk duduk bersama sebelum memutuskan untuk memperpanjang otonomi khusus. Menurutnya, jangan sampai ada kesan pemerintah pusat memaksakan kehendak.

"Gereja Katolik mengajak supaya antara pemerintah pusat di Jakarta dengan masyarakat Papua perlu duduk bersama untuk membicarakan hal ini. Jangan sampai salah satu pihak memaksakan kehendak," kata Pastor Marthin.

Dia yakin pembicaraan dengan masyarakat Papua perlu dilakukan ihwal perpanjangan otonomi khusus. Walau bagaimana pun, masyarakat Papua yang akan terkena dampak langsung dari otonomi khusus, sehingga harus ada pembicaraan.

Jangan sampai masyarakat Papua merasa dirugikan hanya karena pemerintah pusat tidak duduk bersama sebelum memutuskan untuk memperpanjang otonomi khusus.

"Kami merasa dialog yang bermartabat antara pemerintah pusat di Jakarta dan masyarakat Papua merupakan solusi terbaik untuk membicarakan berbagai persoalan yang terjadi di Papua selama ini," ujarnya.