Otonomi Khusus Membangun Papua - Harian Papua

Breaking

Minggu, 18 Oktober 2020

Otonomi Khusus Membangun Papua



Salah satu komitmen Presiden Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden Indonesia adalah menggenjot pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur adalah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Presiden meyakini program pembangunan infrastruktur, terutama di Papua, akan dapat meningkatkan mobilitas, mengangkat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Maka dilakukanlah pembangunan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah Papua, yang disebut sebagai jalan Trans Papua, dengan panjang sekitar 4.330 kilometer. Jalan tersebut membentang dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua.

Pembangunan jalan Trans Papua tersebut tentu sangat berarti bagi orang Papua. Mengingat pembangunan infrastruktur seperti jalan adalah salah satu masalah mendesak yang harus dikerjakan pemerintah, karena masih terjadinya keterisolasian warga di beberapa wilayah Papua, akibat infrastruktur yang terbatas selama ini.

Kehadiran jalan Trans Papua secara ekonomi bernilai tinggi karena bisa memangkas waktu distribusi barang, sehingga membuat harga bahan pokok lebih terjangkau.

Sejujurnya, kita masyarakat di Papua, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo merasa bersyukur dan berterima kasih, karena telah banyak kemajuan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kami tidak meragukan bagaimana kesungguhan Presiden Joko Widodo membangun Papua dengan hati, sehingga kemajuan infrastruktur sangat terlihat pesat sekarang, jika dibandingkan kepemimpinan presiden sebelumnya.

Mengutamakan pembangunan infrastruktur bagi bumi Papua itu juga mengindikasikan adanya pemahaman Presiden Joko Widodo bahwa dalam menghadapi persoalan Papua tidak harus selalu melalui pendekatan keamanan, dengan memobilisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi hanya diperlukan adanya kehadiran negara dalam bentuk konsistensi sikap dan komitmen tinggi untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar