Percepatan Pembangunan di Papua Melalui Pemekaran Wilayah - Harian Papua

Breaking

Rabu, 21 Oktober 2020

Percepatan Pembangunan di Papua Melalui Pemekaran Wilayah



Pemekaran wilayah Papua sudah menjadi polemik sejak beberapa bulan lalu. Sejumlah kalangan menilai pemekaran itu harus ditolak lantaran membuat semakin besarnya beban birokrasi dan korupsi. Bahkan, pemekaran dinilai tak mampu selesaikan masalah HAM di Papua. Sementara itu, beberapa pihak merasa bahwa pemekaran Papua mampu mempercepat pembangunan sekaligus menjaga situasi keamanan.

Kendati mendapat penolakan, sejumlah pihak mendukung langkah untuk melakukan pemekaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian misalnya menilai pemekaran sejumlah wilayah di Papua dilakukan untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, situasi keamanan di Papua juga akan terjaga.

“Kita bicara masalah kesatuan dan persatuan bangsa. Paling utama kecepatan dalam rangka percepatan pembangunan. Masalah di Papua adalah masalah ekonomi yang paling utama, saya kan mantan kapolda di sana dua tahun. Jadi kalau percepatan ekonomi di Papua Barat, percepatan ekonomi, kita lihat juga kekerasan langsung menurun,” ujar Tito, dilansir BeritaSatu.

Tito menuturkan, ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, masyarakat Papua memang menyampaikan harapan agar adanya pemekaran sekaligus menjaga situasi keamanan di situ. Didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

“Nah yang sudah bulat itu, artinya di bawah Papua Selatan sendiri, mereka meminta,” ucap Tito.

Menurut Tito, Gubernur Papua Lukas Enembe menyetujui pembicaraan Papua Selatan.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, maksimal hanya bisa dua yaitu Papua Selatan yang sudah, gubernurnya mau, dan para bupati juga mau, aspirasinya kuat di sana. Untuk pegunungan tengah ini kita sinkronkan dulu,” imbuh Tito.

Senada diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD. Dilansir VOA, ia mengatakan aspirasi pemekaran wilayah Papua disampaikan masyarakat Papua saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Mahfud sendiri menilai rencana pemekaran tersebut sudah tepat.

“Bahwa ada yang tidak setuju, biasa saja. Pasti ada yang tidak setuju, kan sekarang belum dimekarkan. Tapi nampaknya upaya pemekaran itu tepat,” jelas Mahfud MD.

Mahfud juga menyatakan pemerintah dan DPR satu suara soal pemekaran wilayah provinsi Papua Selatan. Ia menuding orang-orang yang tidak setuju dengan rencana pemekaran ini adalah orang-orang yang ingin Papua merdeka dari NKRI.

“Yang beda itu kan, orang yang memang ‘tanda petik’ ingin Papua merdeka,” tambah Mahfud.

Bahkan, dilansir JPNN, Peneliti Tim Papua dan Politik Luar Negeri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai, Papua memang layak dimekarkan karena cakupan wilayahnya yang sangat luas.

Menurutnya, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, Papua tidak cukup hanya dikendalikan oleh dua provinsi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar