Menolak Lupa! Kebrutalan OPM Bakar Rumah Sakit dan Sekolah di Papua

Menolak Lupa! Kebrutalan OPM Bakar Rumah Sakit dan Sekolah di Papua

Organisasi papua Merdeka (OPM) ini merupakan kelompok separatis yang sering melakukan kekejaman kepada warga sipil. Bahkan, menjelang 1 Desember, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena kelompok ini kerap melakukan aksi brutal guna menunjukkan eksistensinya. Momen tersebut ditengarai sebagai hari kemerdekaan dan juga lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM).
.
Tak pandang bulu, kelompok separatis secara membabi buta akan menyerang korbannya. Apalagi dengan yang anti kemerdekaan Papua. Tentunya memang harus berhati-hati.
.
Kita semua harus belajar dari kejadian pembantaian puluhan orang di Kabupaten Nduga pada 1 Desember 2018. Begitu juga kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah kabupaten di pedalaman Papua.
.
Bahkan, OPM mengancam akan terus melancarkan serangan terhadap fasilitas dan kepentingan Indonesia, termasuk sarana umum. Mereka tak segan membakar Rumah Sakit dan Sekolah.
.
Kelompok bersenjata Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran sekolah dan rumah sakit di Kampung Banti, sekitar areal pertambangan PT Freeport di Tembagapura, Timika, Papua.
.
Kepala Staf Komando Daerah Pertahanan (KASDAP) KODAP III TPN OPM Kali Kopi Freeport Hengki Wanmang mengatakan, pembakaran terhadap gedung sekolah dan Rumah Sakit karena fasilitas tersebut adalah kepentingan Indonesia.
.
“Kami bertanggung jawab, kami yang bakar gedung sekolah dan rumah sakit," kata Hengki Wanmang. Pembakaran rumah sakit dan gedung sekolah dianggap sebagai bentuk penolakan atas kehadiran militer Indonesia di Banti, dan juga aktifitas pemerintah kampung ataupun kegiatan dinas dari sistem pemerintah Indonesia di wilayah Tembagapura Papua.
.
Sementara itu, Juru Bicara OPM, Sebby Sambom yang juga bertindak sebagai Diplomat TPNPB di luar negeri, mengatakan seluruh kegiatan Indonesia di Papua harus dihentikan.
.
"Gedung-gedung apa saja milik dinas pemerintah Indonesia itu harus dimusnakan, memang itu yang sudah diatur dalam prinsip perang TPNPB, itu namanya perang pembebasan bentuk perang dalam aturan perang Internasional, jadi lawan sampai Papua merdeka", ujarnya.